Jumat, 16 April 2010
PENGGELAPAN dana pajak bukan hal baru di Indonesia. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa permainan kotor oknum pegawai pajak merupakan penyakit lama. Tidak hanya perusahaan-perusahaan besar yang jadi sasaran, tetapi pedagang kelas bawah di berbagai kota sudah akrab dengan ulah petugas pajak nakal yang selalu datang menarik "upeti", dengan ancaman para pedagang dapat dikenai tarif pajak "resmi", jauh lebih tinggi.
Sudah menjadi rahasia umum pula, diterima bekerja sebagai pengawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (dulu Departemen Keuangan)-khususnya di Ditjen Pajak atau di Bea dan Cukai-merupakan jaminan kemakmuran. Pendapat itu tak lagi sekadar "bisik-bisik tetangga", tetapi sudah menjadi pengetahuan masyarakat luas.
Meski begitu, terbongkarnya sepak terjang Gayus Tambunan, seorang petugas Ditjen Pajak golongan III A yang bertugas di bidang keberatan dan banding, tetap saja membuat khalayak kaget luar biasa. Bayangkan, seorang pegawai yang baru sekitar 10 tahun diangkat sebagai PNS sudah memiliki kekayaan puluhan miliar rupiah, plus rumah dan apartemen mewah. Begitu juga dengan pegawai Bea dan Cukai. Dari inspeksi mendadak yang pernah dilakukan, dalam satu hari saja ratusan juta uang sogok beredar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Penyelewengan, penguasaan uang negara secara sepihak ternyata merupakan hal biasa. Bayangkan, meski Menteri Keuangan sudah menerapkan pemberian remunerasi-pemberian hadiah khusus kepada seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan agar PNS di bidang itu tak lagi jadi "maling"-nyatanya "bau busuk" masih saja mencuat. Gilanya lagi, pegawai sekelas Gayus tidak hanya bebas menumpuk harta "haram", tetapi juga mampu menyeret aparat penegak hukum.
Seriuskah pemerintah memberantas korupsi? Sepertinya upaya pemerintah membina PNS agar menjadi pegawai yang jujur dengan berbagai cara, mulai dari shock therapy melalui inspeksi mendadak, atau dengan jalan menaikkan gaji, pemberian bonus lewat program remunerasi, ternyata tak bermanfaat. Yang terkejut justru masyarakat, karena meski pemerintah sudah gembar-gembor melakukan reformasi birokrasi, nyatanya "kebocoran" keuangan negara masih terjadi dari hulu hingga hilir.
Di Ditjen Pajak masih banyak pegawai berkelakuan sekelas Gayus. Itu diakui mantan Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso. Atasan Gayus Tambunan itu, yang kini diperbantukan sebagai pelaksana Sekretariat Ditjen Pajak, membeberkannya kepada Panitia Kerja (Panja) Perpajakan DPR-RI, di Jakarta, kemarin. Apa jadinya negeri ini jika perusak citra negara dibiarkan terus beraksi. Apalagi tempat-tempat "basah" ada di mana-mana, terutama di tempat-tempat pelayanan umum, mulai dari tingkat kelurahan hingga berbagai kantor penting di pemerintahan.
Presiden dan para menterinya seharusnya sudah saatnya melakukan gebrakan, membersihkan Nusantara dari tangan-tangan kotor, termasuk di lingkungan aparat penegak hukum-polisi, jaksa, para hakim. Percayalah, terbongkarnya kebobrokan para petugas pajak, polisi, jaksa, dan hakim kotor terkait kasus pajak, membuktikan di lingkungan PNS masih berlaku adanya tempat "basah" dan tempat "kering". Herannya lagi, petinggi pemerintah terkesan setengah hati memberantasnya, nyatanya pengorbanan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dalam mengungkap makelar kasus pajak tak mendapat respons sebagaimana mestinya.
Ada cara jitu yang diakui banyak pihak pantas diterapkan dalam memberantas koruptor, yakni program pembuktian terbalik untuk mengusut "halal atau haramnya" harta para pegawai di Indonesia. Cara itu sudah dibuktikan ampuh oleh beberapa negara besar dalam memberangus koruptor. Entahlah jika para petinggi atau penentu kebijakan negeri ini juga tak bisa mempertanggungjawabkan asal muasal harta kekayaan mereka? Jika begitu, dapat dipastikan pelaksanaan pembuktian terbalik tak akan pernah menjadi kenyataan
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=251013
Sudah menjadi rahasia umum pula, diterima bekerja sebagai pengawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (dulu Departemen Keuangan)-khususnya di Ditjen Pajak atau di Bea dan Cukai-merupakan jaminan kemakmuran. Pendapat itu tak lagi sekadar "bisik-bisik tetangga", tetapi sudah menjadi pengetahuan masyarakat luas.
Meski begitu, terbongkarnya sepak terjang Gayus Tambunan, seorang petugas Ditjen Pajak golongan III A yang bertugas di bidang keberatan dan banding, tetap saja membuat khalayak kaget luar biasa. Bayangkan, seorang pegawai yang baru sekitar 10 tahun diangkat sebagai PNS sudah memiliki kekayaan puluhan miliar rupiah, plus rumah dan apartemen mewah. Begitu juga dengan pegawai Bea dan Cukai. Dari inspeksi mendadak yang pernah dilakukan, dalam satu hari saja ratusan juta uang sogok beredar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Penyelewengan, penguasaan uang negara secara sepihak ternyata merupakan hal biasa. Bayangkan, meski Menteri Keuangan sudah menerapkan pemberian remunerasi-pemberian hadiah khusus kepada seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan agar PNS di bidang itu tak lagi jadi "maling"-nyatanya "bau busuk" masih saja mencuat. Gilanya lagi, pegawai sekelas Gayus tidak hanya bebas menumpuk harta "haram", tetapi juga mampu menyeret aparat penegak hukum.
Seriuskah pemerintah memberantas korupsi? Sepertinya upaya pemerintah membina PNS agar menjadi pegawai yang jujur dengan berbagai cara, mulai dari shock therapy melalui inspeksi mendadak, atau dengan jalan menaikkan gaji, pemberian bonus lewat program remunerasi, ternyata tak bermanfaat. Yang terkejut justru masyarakat, karena meski pemerintah sudah gembar-gembor melakukan reformasi birokrasi, nyatanya "kebocoran" keuangan negara masih terjadi dari hulu hingga hilir.
Di Ditjen Pajak masih banyak pegawai berkelakuan sekelas Gayus. Itu diakui mantan Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso. Atasan Gayus Tambunan itu, yang kini diperbantukan sebagai pelaksana Sekretariat Ditjen Pajak, membeberkannya kepada Panitia Kerja (Panja) Perpajakan DPR-RI, di Jakarta, kemarin. Apa jadinya negeri ini jika perusak citra negara dibiarkan terus beraksi. Apalagi tempat-tempat "basah" ada di mana-mana, terutama di tempat-tempat pelayanan umum, mulai dari tingkat kelurahan hingga berbagai kantor penting di pemerintahan.
Presiden dan para menterinya seharusnya sudah saatnya melakukan gebrakan, membersihkan Nusantara dari tangan-tangan kotor, termasuk di lingkungan aparat penegak hukum-polisi, jaksa, para hakim. Percayalah, terbongkarnya kebobrokan para petugas pajak, polisi, jaksa, dan hakim kotor terkait kasus pajak, membuktikan di lingkungan PNS masih berlaku adanya tempat "basah" dan tempat "kering". Herannya lagi, petinggi pemerintah terkesan setengah hati memberantasnya, nyatanya pengorbanan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dalam mengungkap makelar kasus pajak tak mendapat respons sebagaimana mestinya.
Ada cara jitu yang diakui banyak pihak pantas diterapkan dalam memberantas koruptor, yakni program pembuktian terbalik untuk mengusut "halal atau haramnya" harta para pegawai di Indonesia. Cara itu sudah dibuktikan ampuh oleh beberapa negara besar dalam memberangus koruptor. Entahlah jika para petinggi atau penentu kebijakan negeri ini juga tak bisa mempertanggungjawabkan asal muasal harta kekayaan mereka? Jika begitu, dapat dipastikan pelaksanaan pembuktian terbalik tak akan pernah menjadi kenyataan
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=251013
0 komentar:
Posting Komentar